Rabu, 13 Mei 2009

contoh laporan PSG

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Pendidikan Sistem Granda (PSG)
Disadari bahwa wawasan pengalaman belajar dan penguasaan keterampilan dan keahlian profesi tertentu pada siswa antara lain diperlukan adanya penciptaan berbagai aktivitas belajar, baik yang dilakukan didalam maupun diluar lingkiulgan sekolah.kondisi demikian telah lama menjadi pusat perhatian dunia pendidikan lebih-lebih untuk kejuruan, bahwa pengusaan keahlian profesi sebagai salah satu tujuan esensial yang menggambarkan eksistensi sekolah kejuruan tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya kesempatan melalui pengenalan dan cara mengerjakan langsung profesi itu sendiri pada dunia kerja yang sebenarnya.
Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut, yaitu menyelenggarakan program praktik kerja siswaa dalam rangka pendidikan sistem gander didunia kerja terkait dengan kondisi obyektif sekolah yang bersangkutan.
Sehubungan dengan dasar pemikiran sebagaimana diutarakan disatas SMK. PGRI 05 Jember akan menerjunkan semua siswa kelas dua untuk melaksanakan praktik didunia kerja terlkait sesuai programm keahlian disekolah.

1.2 Maksud dan Tujuan
Tujuan praktik kerja Siswa pada sekolah menengah kejunkan dalam rangka Pendidikan Sistem Gander (PSC) adalah sebagai berikut :
 Secara Umum
1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keahlian dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
2. Memperkokoh link dan match antara sekolah dan dunia kerja
3. Meningkatkan efisiensi dunia pendidikan dan pelatilmn tenaga keria dan bakatnya

 Secara khusus
1. Menyiapkan para siswaa untuk belajar keras dan mandiri, bekerja dalam suatu tim dan mengembangkan potensi serta kratifitas sesuai dengan minat dan bakatnya
2. Meningkatkan status dan kepribadian para siswaa sehingga mereka mampu berinteraksi, berkomunnikasi dan memiliki tanggung jawab serta disiplin tinggi.
3. Memberi kesempatan bagi siswaa yang berpotensi utuk menjadi tenaga kerja terampil dan produktif berdasarkan pengakuan dan standart
4. Memberikan bekal dan pengalaman kerja secara nyata di lapangan/instasi


BAB II
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN


2.1 Gambaran Umum Instansi
2.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayunan Perbendaharaan Negara (IKPPN) Jember
Secara Struktural KPPN Jember berada dibawah naungan Departemen Keuangan. Berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia. No. Keputusan 405/MK.6/4/1975 sebagai pelaksana keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1975.
Tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara ialah melaksanakan sebagaian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan Republik Indonesia.
Untuk melayani urusan Perbendaharaan dalam wilavah Jember bab I sekitatnya pada tahun 1973 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 405/MK.6/4/1973 jo Nomor 025/76-25/1973 didirikanlah Kantor Pembantu Bendara Negara. (KPBN) Jember. KBPN Jember sampai sampai tahun 1979. Selanjutnya bulan Maret 1979 KBPN Jember berubah nama menjadi Kantor Kas Negara (KPN) Jember disamping juga terdapat kantor Perbendaharaan Negara Bondowoso. Dimana perubahan tersebut terjadi karena adanya otonomi peranan/fungsi kantor.
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 Nomor 645/KNK:01/10\989 Terjadi reorganisasi penggabungan KPN dan KKN menjadi kantor Perbendaraan data Kas Negara. (KBPN) Jember yang mana keputusan ini mulai aktif sejak bulan April 1990.
Pada bulan Juni 2004 didasarkan pada adanya informasi dan dalam tugas, fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK. 01/01/2004 tanggal 23 Juni 2004 KPKN Jember beralih fungsi dan struktur menjadi menjadi kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Tujuan diadakannya reformasi dalam tubuh Departemen keuangan, adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tugas dan fiulgsi pokok Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (KPPN).


2.1.2. Tugas dan Fungsi KPPN Jember
KPPN Mempunyai Tugas
a. Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan kuasa bendahara
b. Menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran
c. Melakkukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran
d. Melakukan penatausahaan penerimaan dan tugas anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Unguk melakukan tugas tersebut KPPN mempunyai fungsi antara lain
a. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN
b. Pengujian terhadap dokumen surat perintah membayar (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan
c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Benadahara Umum Negara).
d. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan Uang yang telah disalurka.
e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negaraa melebihi data dari kas negara.
f. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negaraa
g. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri
h. Penaatausahaan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)
i. Penyelenggaran verifikasi transaksi keuangan dan akuntatisi keuangan Negara
j. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
k. Pelaksnaan kehumasan

2.1.3. Struktur Organisasi
Berdasarkan beban dan keluasan tugas dan wewenag Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diklasifikasikan dalam :
a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) type A Khusus
b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) type A
c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) type B
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember termasuk dalam type B yang memiliki wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Dalam struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember terdiri :
a. Kepala Kantor
b. Sub. Bag. Umum
c. Seksi Perbendaharaan
d. Seksi Bendahara Umum
e. Seksi Varifikasi dan Akuntansi

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



2.1.4 Tugas dan Fungsi
Dalam ranga pengelolahan keuangan Negara, masing-masing bagian dalam susunan organisasi KPPN mempunyai tugas dan fungsi yang terperinci sebagai berikut :
a. Kepala Kantor
Kepala kantor mempunyai tugas dan fungsi memantau seluruh pekerjaan bawahannya, mengadakan kordinasi dan kerja sama dengan para stafnya serta bertanggung jawab atas kelancaran tugas dan fungsi KPPN dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan oleh direktorat jendral perbendaharaan (DJPB).
b. Sub Bagian Umum
Sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kehumasan
2. Menyelenggarakan administrasi daftar hadir pegawai dalam rangka disiplin pegawai
3. Menata usakan persuratan dan kearsipan
4. Melakukan perenanaan, pelaksanaan dan penata ursan keuangan
5. Menyelesaikan tindak lajut laporan hasil pemeriksaan (lph) dari instansi pengawasan fungsional
6. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) KKPN
c. Seksi Perbendaharaan
Seksi perbendaharaan mempunyai fungsi melaksanakan urusan pengujian SPM, menerbitkan SP2D, dan urusan dokumentasi yang menjadi dasar penerbitan SP2D.
Untuk menelenggarakan fungsi tersebut di atas, seksi Perbendaharaan mempunyai tugas :
a. Front Office (FO)
Petugas Front Office (FO) meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) yang meliputi :
1) Bangko SPM dan data pendukung
2) Memeriksa ADK (Arsip Daftar Komputer)
3) BAR (Berita Acara Rekonsiliasi)
Jika SPM (tersebut belum lengkap, maka petugas FO (Front Office) berhak mengembalikan kepada satker.
b. Middle Office
Middle Office mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Memeriksa SPM beserta dokumen pendukungnya yang diajukan satker ke KPPN
2) Menerbitkan konsep dan Surat Perintah Pencairan Dana (SK2D) sebagai pengeluaran anggaran Negara atas beban APBN
3) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diajukan oleh Satker wilayah pembayaran KPPN jember karena adanya pegawai pindah/pension/meningal dunia
4) Menata usahakan dokumen pembayaran
5) Menyusun laporan realisasi pembayaran
6) Menata usahakan dan penysunan laporan realisasi penerimaan Negara bukan pajak
 Instansi/Departemen Mitra Kerja KPPN Jember antara lain :
1) Departemen Agama Jember dan Lumajang
2) Departemen Keuangan
3) Departemen Kehakiman
4) Departemen Pertahanan dan Keamanan
5) Universitas Jember
6) Kejaksaan Jember dan Lumajang
7) TNI
8) POLRI
9) Badan Pusat Statistik
10) Badan Pertahanan Nasional
11) RRI
c. Seksi Bendahara Umum
Seksi Bendahara Umum dimana mempunyai fungsi :
1) Menatausahakan pelaporan penerimaan dan pengeluaran Negara
• Penerimaan Negara Berasal dari pajak dan non pajak sedangkan
• Pengeluaran Negara Berasal dari surat permintaan pembayaran dana yang terdiri dari surat perintah pencairan dana (SP2D)

Tugas bendahara umum sebagai berikut
1. Penelitian dan penatausahaan dokumen penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari kas Negara
2. Pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan dana
3. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang
4. Pembukuan bendahara umum
5. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran negara
d. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Seksi verifikasi dan akuntansi (VERA) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai narasumber
2. Merekonsiliasi
3. Membuat lkpp (laporan kas posisi)
4. Membuat nota dinas apabila terjadi kesalahan

2.1.5. Uraian Pekerjaan
A. Uraian Pekerjaan Sub. Bagian umum
1. Pelaksanaan urusan kepegawaian
1.1. Menyelenggaraka tata usaha kepegawaian
a. Menyusun formasi dan besetting pegawai pada setiap awal tahun
b. Menyusun Daftar urut Kepangkatan (DUK)
c. Menyusun dosir kepegawaian
d. Menatausahakan DP3, LP2P dan KP4
e. Menyusun data pegawai yang telah memiliki kartu istri/suami, kartu pegawai, kartu kesehatan dan kartu peserta asuransi TASPEN
f. Menatausahakan cuti pegawai
g. Menyusun data pegawai yang berhak diikutsertakan dan telah meyelesaikan diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta program tugas belajar
h. Menatausahakan daftar hadir/pulang dan pelapornya antara lain sebagai dasar pembayaran Tunjangan khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)
i. Menyusun data ketertiban pegawai
j. Menyusun data pegawai yang berhak memperoleh kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat
k. Membuat laloran kepegawaian untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah Ditjen PBN maupun Kantor Pusat Ditjen PBN
1.2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kepegawaian
a. Menyelesaikan urusan mutasi kepegawaian, meliputi usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, promosi, pension dan pemberbentian serta pemindahan pegawai
b. Menyelesaikan permintaan KARPEG, KARIS/KARSU, kartu peserta AKSES dan kartu peserta TASPEN instansi terkait
c. Menyelesaikan usulan pemberian tanda penghargaan
d. Memproses terhadap pegawai yang akan dikenakan hukuman disiplin pegawai
e. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan kepegawaian
f. Menyelesaikan permintaan dan pemberian cuti
g. Menyelesaikan surat ijin pegawai yang melanjutkan pendidikan atas inisiatif sendiri.
1.3. Penyusunan Laporan Kepegawaian
a. Mencatat, menghimpun dan menyusun laporan kepegawaian
b. Menyampaikan laporan berkala kepada instansi terkait.

2. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Keuangan
2.1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan urusan keuangan.
a. Menyusun rencana pembiayaan kantor berupa Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) KPPN untuk disampaikan ke Kanwil Ditjen PBN
b. Menatausahakan DIPA KPPN, SPP, SPM beserta dokumen pendukungnya
c. Menatausahakan dan mencatat pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada kartu pengawasan kredit anggaran
d. Membuat daftar dan melaksanakan pembayaran gaji serta belanja pegawai lainnya
e. Membuat SKPP untuk disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN berkenaan
f. Melakukan pembayaran (selaku bendahara pengeluaran) kepada pihak ketiga atau rekkanan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk
g. Membuat dan menyelenggarakan Buku Kas Umum (selaku bendahara pengeluaran pertanggungjawaban realisasi keuangan termasuk TKPKN.

2.2. Menatausahakan dokumen pelaksanaan anggaran.
a. Menerima dan mengagendakan DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya, Arsip Data Kornputer (ADK/disket) termasuk revisinya
b. Mencatat data DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya termasuk revis dalam database KPPN
c. Meneruskan DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya termasuk revisinya Seksi Perbendaharaan I/II.

2.3. Menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
a. Menyiapkan bahan pembuatan Laporan SAKIP
b. Menyusun dan membahas konsep Laporan SAKIP
c. Menyampaikan Laporan SAKIP yang telah ditandatangani Kepala Kantor kepada Kanwil Ditjen PBN.

2.4. Menerima, mendistribusikan SPM serta mencetak SP2D dan Daftar Penguji
a. Menerima SPM beserta dokumen pendukungnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk lanjutnya dibuatkan daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung (check list)
b. Mengembalikan SPM apabila dokumen pendukung tidak lengkap
c. Mengagendakan penerimaan SPM, membuat routing slip dan Daftar Penerimaan Penyelesaian (DPP) SPM (bagi KPPN yang belum menggunakan Aplikasi Terintegrasi), dan meneruskan kepada Seksi Perbendaharaan I/II serta tembusan DPP SPM diteruskan kepada Kepala Kantor
d. Menerima konsep SP2D dari Seksi Perbendaharaan I/II untuk dicetak menjadi net SP2D dalam rangkap 3
e. Mengirim Net SP2D ke Seksi Perbendaharaan untuk ditandatangani
f. Menerima kembali SP2D yang telah ditandatangani berikut lampiran dokumen pembayaran
g. Mencetak Daftar Penguji dalam rangkap 3 atas SP2D yang telah ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan I/II
h. Meneliti dan memaraf daftar penguji, untuk selanjutnya daftar penguji berikut SP2D disampaikan kepada Seksi Bendahara Umum untuk ditandatangani
i. Menerima kembali Daftar Penguji dan SP2D dari Seksi Bank / Giro Pos
j. Menyampaikan daftar penguji dan SP2D kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani
k. Mendistribusikan :
• Lembar ke-1 SP2D berikut daftar penguji lembar ke-1 dan ke-2 ke Bank Operasional/ Giro Pos/Bank Indonesia (oleh petugas yang ditunjuk)
• Lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPM berikut lampiran dokumen pendukung dan SPM lembar ke-2 yang telah distempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal…… No……” diparaf oleh Kepala Seksi Perbendaharaan
• Lembar ke-3 SP2D berikut daftar penguji lembar ke-3 dan SPM lembar ke-1 beserta dokumen pendukungnya kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk melengkapi pertanggungjawaban Bendum.

2.5. Menerima, mendistribusikan SPM-KP, SPM-KB/G, SPM-IB, SPM-BPHTB, SPM-BP-PBB serta cetak SP2D dan Daftar Penguji
a. Menerima SPM-KP, SPM-KB/C, SPM-IB, SPM-BPHTB, SPM-BP-PBB beserta dokumen pendukungnya dalam rangkap 2 untuk selanjutnya dibuatkan daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung (check list)
b. Mendistribusikan SPM-KP, SPM-KB/C, SPM-IB. SPM-BPHTB, SPM-BP-PBB kepada Seksi Perbendaharaan I/II untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan.
3.1. Menatausahakan persuratan dan kearsipan.
a. Menerima, menyortir, mencatat / meregistrasikan serta meneruskan surat masuk dan dokumen lainnya kepada Seksi/Unit terkait
b. Memberikan tanggal dan nomor surat keluar serta mengirimkan kepada instansi yang dituju
c. Menatausahakan arsip, himpunan peraturan, dokumen dan perpustakaan kantor
d. Menggandakan surat dan dokumen lainnya yang diperlukan serta mendistribusikannya
e. Membuat daftar penyimpanan berkas surat arsip

3.2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor.
a. Meneliti kebutuhan alat tulis kantor dan barang inventaris kantor yang diterima dari semua seksi serta merencanakan pengadaannya
b. Merencanakan pemeliharaan gedung dan halaman kantor, rumah dinas, kendaraan dinas serta perbaikan barang barang inventaris kantor
c. Mengusulkan pembentukan tim pengadaan barang/jasa kepada kuasa penggunaan anggaran
d. Menyiapkan proses pengadaan barang dan jasa
e. Memeriksa dan meneliti barang/jasa/pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan
f. Menghimpun dan memeriksa data pendukung kelengkapan penyusunan surat permintaan pembayaran (SPP)
g. Menyimpan, menatausahakan dan menyalurkan alat perlengkapan kantor
h. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris ruang dan Buku Inventaris Barang
i. Membuat penomoran pada barang inventaris kantor
j. Melakukan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor
k. Menyimpan dan mengelola arsip subbagian umunr yang masih mempunyai nilai guna
l. Menyimpan semua arsip yang sudah memenuhi jadwal retensi untuk dihapuskan.

3.3. Melakukan penghapusan barang inventaris kantor dan arsip sesuai ketentuan yang berlaku :
a. Menyiapkan pembentukan panitia penghapusan barang inventaris kantor dan arsip
b. Meneliti barang inventaris kantor yang akan dihapuskan
c. Memilah arsip atau duplikasi arsip dan membuat daftar pertelaan arsip
d. Mengusulkan penghapusan barang inventaris kantor yang tidak dapat dipergunakan/tida diperlukan lagi dan arsip yang sudah sesuai jadwal retensi
e. Melaksanakan penghapusan barang inventaris kantor dan arsip dan membuat berita acara penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Penyusunan Laporan Keuangan
a. Menghunpun dan meneliti bahan penyusunan Laporan Keuangan
b. Membuat Laporan Keuangan tingkat Satker
c. Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK/disket) kepada Seksi Verivikasi Akuntansi serta Kanwil Ditjen PBN selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggarar Wilayah (UAPPAAW).

5. Pelaksanaan Urusan Kehumasan
a. Menampung pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis termasuk yang termasuk media cetak/elektronik
b. Menyampaikan saran pemecahan masalah kepada Kepala Kantor
c. Menyampaikan penjelasan resmi atas permasalahan dan pemecahannya kepada masyarakat setelah mendapat petunjuk Kepala Kantor
d. Menyiapkan sosialisasi dan diseminasi terhadap peraturan dan kebijakan baru pemerintah kepada mitra kerja

6. Periyelesaian temuan Hasil Pemeriksaan
a. Menghimpun tanggapan/tindak lanjut LHP dart Seksi Perbendaharaan, Seksi Bencana dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi termasuk LHP Subbagian Umum
b. Menyusun konsep tanggapan/tindak lanjut LHP
c. Membahas basil tanggapan/tindak lanjut LHP bersarna seksi terkait
d. Menyelesaikan tanggapan/tindak lanjut LHP untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor untuk selanjutnya disampaikan kepada Kanwil Ditjen PBN


7. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7.1. Menerbitkan SPM untuk keperluan KPPN sebagai satuan kerja.
a. Membuat SPP (selaku pemberi kerja) untuk seianjutnya disampaikan kepada pejabat penerbit SPM
b. Meneliti dan menguji SPP (pejabat penerbit SPM) termasuk kelengkapan dan kebenaran data pendukungnya serta membebankan pengekTaran berdasarkan MAK yang sesuai DIPPA union selanjutnya menerbitkan SPM UP. SPM GUP. SPM TUP atau SPM LS
c. Mengirimkan SPM beserta data pendukung kepada KPPN bersangkutan.

7.2. Menerbitkan SPM untuk keperluan pengembalian
a. Menerima permintaan pembayaran daftar mutasi (DAMU) Pensiun dari PT Taspen (persero)/ PT ASABRI (persero) atas dasar surat keterangan telah dibukukan (PGS.11) dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan surat persetujuan dan kanwil Ditjen PBN
b. Membuat SPP untuk selanjutnya menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Seksi Perbendaharaan. Menerima permintaan pembayaran atas permintaan fihak ketiga non instansi pemerintah berdasarkan surat keterangan telah dibukukan (PGS.11) dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan Surat Persetujuan Pembayaran Kernbali yang ditandatangani oleh Kepala KPPN
c. Membuat SPP untuk seianjutnya menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Seksi Perbendaharaan.

7.3. Melakukan penerbitan SPM atas dasar Nota Tagihan Jasa Perbendaharaan dan Provisi Bea Masuk yang diterima dari Kantor Pos.
a. Menerima Nota Tagihan Jasa Perbendaharaan dan Provisi Bea Masuk untuk selanjutnya dikirimkan ke Seksi Bendahara Urnum
b. Menerima hash pencocokan dan penelitian (Nota Tayihan yang telah disetujui) dari Seksi Bendahara Umum
c. Menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Seksi Perbendaharaan


B. Uraian Pekerjaan Perbendaharaan
1. Pengujian Terhadap Dokumen Perintah Pembayaran Yang Terbitkan
Penggunaan anggaran dan penerbitan persetujuan pencairan dana
1.1 Melakukan plengujian terhadap SPM belanja pegawai dan Penerbitan SP2D.
a. Menerima SPM belanja pegawai beserta dokumen pendukungnya berikut routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakukan penelitian dan pengujian kebenaran perhitungan maupun kelengkapan SPM dan dokumen pendukung serta mencatat jumlah realisasi pembayaran belanja pegawai ke dalam karetu pengawasan, kartu pegawai perorangan dan membuat konsep SP2D
c. Menetapkan konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D san SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membubuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanngal …..No….” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menampaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 beserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebagai pertinggal
k. Menyiapkan konsep surat pengembalian SPM apabila terdapat kesalahan ataupun tidak lengkap untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor
l. Menyelesaikan net Surat Pengembalian SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
m. Menyampaikan surat pengembalian SPM kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada instansi terkait


1.2 Melakukan pengujian terhadap SPM Non Belanja Pegawai (SPM UP, SPM TUP, SPM-Gu isi/nihil, SPM LS) dan Penerbitan SP2D.
a. Menerima SPM Non Belanja Pegawai berserta ADK (Arsip Data Komputer/Disket) SPM dan dokumen pendukungnya berikut routing slip dari Subbagian Umum (loket).
b. Melakukan penelitian dan pengujian kebenaran perhitungan maupun kelengkapan SPM dan dokumen pendukung serta mencatat jumlah realisasi pembayaran belanja non pegawai ke dalam kartu pengawasan dan membuat konsep SP2D (isi/nihil)
c. Menetapkan konsep SP2D.
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membubuhkan stempel “Telah Diterbitkan SP2D Tanggal ……No…..” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menyampaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 beserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebagai pertinggal
k. Menyiapkan konsep surat pengembalian SPM apabila terdapat kesalahan ataupun tidak lengkap untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor
l. Menyelesaikan net Surat Pengembalian SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
m. Menyampaikan surat pengembalian SPM kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada instansi terkait

1.3 Melakukan pengujian terhadap SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atas beban rekening khusus (Reksus) dan Penerbitan SP2D.
a. Menerima SPM UP, SPM TUP, SPM Gu isi/nihil, SPM LS dan SPM Reksus Pengganti beserta dokumen pendukung dan routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakukan penelitian dan pengujian dan kebenaran perhitungan maupun kelengkapan SPM dan SPM Reksus Pengganti serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku atas pinjaman/hibah terkait
c. Mencatat jumlah realisasi pembayaran ke dalam kartu pengawasan dan membuat konsep SP2D nihil atas SPM UP, SPM TUP, SPM GU isi/nihil, SPM LS
d. Mencatat jumlah realisasi pembayaran ke dalam kartu pengawasan dan membuat konsep SP2D nihil atas SPM Reksus Pengganti berdasrkan SPM GU nihil/potongan
e. Menetapkan konsep SP2D
f. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
g. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
h. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat paa DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
i. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
j. Membutuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal ……No…..” dan memaraf pada lembar SPM
k. Menyampaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar panguji
l. Melampirkan SPM lembar ke-3 berserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebagai pertinggal
m. Menyiapkan konsep surat pengembalian SPM apabila terdapat kesalahan ataupun tidak lengkap untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor:
n. Menyelesaikan net Surat pengembalian SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
o. menyampaikan surat pengembalian SPM kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada penerbit SPM
p. menerbitkan Surat Perintah Pembebanan (SPB) bagi KPPN Non KCBI untuk dikirimkan ke Bank Indonesia KPPN Induk dengan tembusan ke KPPN Induk.
q. Mengirimkan copy SP2D dan SPM beserta dokumen pendukungnya ke Direktorat PPHLN setiap hari senin berikutnya (mingguan).

1.4 Melakuakn pengujian terhadap SPM-SKU dan Penerbitan SP2D.
a. Menerima SPM-SKU beserta dokumen pendukung dan routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakukan penelitian dan pengujian kebenaran perhitungan maupun kelengkapan SPM-SKU dan dokumen pendukung serta mencatat jumlah realisasi pembayaran ke dalam kartu pengawasan dan membuat konsep SP2D
c. Menetapkan konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
e. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
f. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian

1.5 Melakukan pengujian terhadap SPM Pengembalian dan Penerbitan SP2D.
a. Menerima SPM Pengembalian beserta dokumen pendukung dan routing slip berdasarkan surat keterangan telah dibukukan (PGS.11/DA.05.36) dan surat persetujuan pembayaran dari Kepala Kantor penerbit PGS.11
b. Melakukan penelitian dan pengujian kebenaran maupun kelengkapan SPM Pengembalian serta mencatat pada kartu pengawasan PGS.11 dan membuat konsep SP2D
c. Menetapkan konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membubuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal ……No……” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menyempaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 berserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebgai pertinggal
k. Menyiapkan konsep surat pengembalian apabila SPM-IB, SPM-BP-PBB serta SPM Pengembalian Pajak, BPHTB, Bea dan Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor
l. Menyelesaikan net Surat Pengembalian SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
m. Menyampaikan surat pengembalian SPM kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada instansi terkait

1.6 Melakukan pengujian terhadap SPM Jasa Perbendaharaan/Provisi Bea Masuk PT Pos Indonesia (Persero)
a. Menerima SPM beserta dokumen pendukung dan routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakuakn penelitian dan pengujian kebenaran maupun kelengkapan SPM Jasa Perbendaharaan/Provisi Bea Masuk, membuat konsep SP2D serta mencatat jumlah dana yang dikeluarkan ke dalam kartu pengawasan
c. Menetapkan konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk
dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membubuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal ……No……” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menyempaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 berserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebgai pertinggal


1.7 Melakukan pengujian terhadap SPM Dana Perimbangan dan Penerbita SP2D.
a. Menerima SPM Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Alokasi Khusus (DAK)/ Dana Bagi Hasil (DBH) beserta dokumen pendukung dan routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakukan penelitian dan pengujian kebenaran perhitungan maupun kelengkapan SPM DAU/DAK/DBH beserta dokumen pendukung dna mencatat jumlah realisasi pembayaran ke dalam kartu pengawasan dan membuat konsep SP2D DAU/DAK/DBH
c. Menetapkan konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membubuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal ……No……” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menyempaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 berserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebgai pertinggal
k. Menyiapkan konsep surat pengembalian apabila SPM-IB, SPM-BP-PBB serta SPM Pengembalian Pajak, BPHTB, Bea dan Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor
l. Menyelesaikan net Surat Pengembalian SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
m. Menyampaikan surat pengembalian SPM kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada instansi terkait


1.8 Melakukan pengujian terhadap SPM-IB, SPM-BP-PBB serta SPM Pengembalian Pajak, BPHTB, Bea dan Cukai untuk diterbitkan SP2D.
a. Menerima SPM-IB, SPM-BP-PBB serta SPM Pengembalian pajak, BPHTB, Bea dan Cukai beserta dokumen pendukung dan routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakukan penelitian dan pengujian kelengkapan SPM-IB, SPM-BP-PBB serta SPM Pengembalian Pajak, BPHTB, Bea dan Cukai beserta dokumen plendukung dan mencetak konsep SP2D serta mencatat jumlah dana yang dikeluarkan ke dalam kartu pengawasan
c. Menetapkan Konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membubuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal ……No……” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menyempaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 berserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebagai pertinggal
k. Menyiapkan konsep surat pengembalian apabila SPM-IB, SPM-BP-PBB serta SPM Pengembalian Pajak, BPHTB, Bea dan Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor
l. Menyelesaikan net Surat Pengembalian SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
m. Menyampaikan surat pengembalian SPM kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada penerbit SPM.


1.9 Melakukan pengujian terhadap SPM PBB Bagian Pemerintahan Pusat untuk SP2D.
a. Menerima SPM PBB Bagian Pemerintah Pusat beserta dokumen pendukung dan routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakukan penelitian dan pengjian kelengkapan SPM PBB bagian pemerintah pusat beserta dokumen pendukung dan mencetak konsep SP2D serta mencatat jumlah dana yang dikeluarkan ke dalam kartu pengawasan
c. Menetapkan konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan menandatangani net SP2d serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terinegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membubuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal….. No…..” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menyampaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 berikut 2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada subbagian umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 beserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebagai pertinggal
k. Menyiapkan konsep surat pengembalian apabila SPM PBB Bagian Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor
l. Menyelesaikan net Surat pengembalian apabila SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
m. Menyampaikan surat pengembalian SPM kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada penerbit SPM

1.10 Melakukan pengujian terhadap SPM Perhitungan Fihak Ketiga dan Penerbitan SP2D
a. Menerima SPM beserta dokumen pendukung dan routing slip dari Subbagian Umum
b. Melakukan penelitian dan pengujian kebenaran maupun kelengkapan SPM Perhitungan Fihak Ketiga, membuat konsep SP2D serta mencatat jumlah dana yang dikeluarkan ke dalam kartu pengawasan
c. Menetapkan konsep SP2D
d. Menyampaikan konsep SP2D yang telah ditetapkan ke Subbagian Umum untuk dicetak net
e. Mencatat tanggal dan nomor SP2D dan SPM ke dalam kartu pengawasan
f. Menerima, memeriksa dan meandatangani net SP2D serta mencatat pada DPP SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
g. Mengisi routing slip pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan
h. Membbuhkan stempel “Telah diterbitkan SP2D Tanggal….. No…..” dan memaraf pada lembar SPM
i. Menyampaikan net SP2D beserta SPM lembar ke-1 dan ke-2 (dua) berkas dokumen pendukung kepada Subbagian Umum untuk dicetak daftar penguji
j. Melampirkan SPM lembar ke-3 beserta dokumen pendukung pada konsep SP2D sebagai pertinggal

1.11 Mengesahkan Surat Kuasa untuk penerbitan SPM (SKU) dari Satker
a. Menerima SKU beserta routing slip dari Subbagian Umum
b. Meneliti dan mengui kebenaran perhitungan serta ketersediaan dana dalam DIPA/dokunen pelaksanaan anggaran lainnya
c. Mencatat data SKU yang disahkan kedalam kartu pengawasan berupa dana yang dialikan, sisa dana, tanggal dan nomor SKU dan alamat KPPN yang dituu dan lain-lain yang dianggap perlu
d. Meyiapkan surat pengantar SKU dan meneruskan SKU untuk disahkan oleh Kepala Kantor
e. Menyampaikan SKU kepada Subbagian Umum untuk dikirmkan kepada instansi terkait

2. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
a. Menerima SKPP beserta dokumen pendukungnya dn routing slip dari Subbagian Umum
b. Meneliti dan menguji kebenaran perhitungan dan kelengkapan SKPP
c. Mencatat tanggal dan nomor SKPP ke dalam kartu gaji dan menutup serta menandatangani kartu gaji
d. Mecatat hutang-hutang yang belum dilunasi dalam kartu gaji dan menerbitkan Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP2N) apabila terdapat piutang negara untuk diteruskan kepada KPPN pembayaran bagi pegawai negeri sipil/TNI/Polri yang pindah. Dan Surat Penagihan (SPn) untuk diteruskan ke PT Taspen (persero)/PT ASBRI (persero) bagi pegawai negeri sipil/TNI/Polri yang pensiun atau meninggal dunia
e. Mengesahkan SKPP dan membuat surat pengantar SKPP yang ditandatangani Kepala Kantor dan selanjutnya disampaikan kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada pihak terkait
f. Mengesahkan SKPP pensiun sendiri/janda/duda/ahli waris (setelah SK pensiun yang bersangkutan diterima dan gaji terakhir telah dibayarkan) dan membuat surat pengantar SKPP yang ditandatangani Kepala Kantor untuk selanjutnya disampaikan kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada pihak terkait
g. Membuat konsep surat pengembalian apabila SKPP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor
h. Menyelesaikan net surat pengembalian SKPP untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor
i. Menyampaikan surat pengembalian SKPP kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada instansi terkait

3. Penatausahaan Dokumen Pembayaran
a. Menerima dan meneliti DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan baik kebenaran jumlah uang, nomenklatur/kode satker maupun data lainnya
b. Mengusulkan perbaikan terhadap kesalahan pada DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan kepada Kanwil Ditjen PBN
c. Mencatat data dokumen pelaksanaan anggaran ke dalam kartu pengawasan
d. Menyimpan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan baik dan rapi
e. Menerima dan menyimpan surat keputusan penunjukan pejabat pengelola anggaran dan specimen tandatangannya

4. Penyusunan laporan realisasi pembayaran
a. Menghimpun data untuk pemuatan laporan realisasi dana anggaran
b. Membuat konsep laporan realisasi pencarian dana anggaran sesuai jenis belanja yang tercantum dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan
c. Meneliti dan menyelesaikan laporan realisasi pencarian dana anggaran selanjutnya disampaikan kepada kepala kantor untuk ditandatangani
d. Menyampaikan laporan realisasi pencarian dana anggaran dan dikirimkan kepada kantor wilayah Ditjen PBB melalui Subbagian Umum

5. Penatausahaan dan penyusunan laporanrealisasi penerimaan Negara bukan pajak
5.1 Melakukan penatausahaan piutang Negara
a. Menerima Surat Keputusan Surat Penagihan (SPn) yang berhubungan dengan piutang Negara
b. Mencatat pada kartu piutang
c. Menerima SSBP lembar ketiga yang berkaitan dengan pembayaran piutang Negara dari Seksi Bendahara Umum dan menatausahakan ke dalam katu piutang
d. Menyusun laporan PNBP dan menyampaikan kepada subbagian umum untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah Ditjen PBN dan Instansi terkait
5.2 Menerbitkan surat pemindahan penagihan piutang Negara (SP3N) dan Surat Keterangan Tanda Lunas Hutang pada Negara (SKTL)
a. Meneliti dokumen yang berkaitan dengan piutang Negara
b. Membuat konsep SP3N dan SKTL
c. Mencetak net SP3N dan SKTL
d. Memeriksa dan menyetujui net SP3N dan SKRL serta mencatatnya ke dalam DPP-SP3N dan SKTL dan routing slip
e. Menyampaikan net SP3N dan SKTL yang telah ditetapkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan ke Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan


C. Uraian pekerjaan seksi bendahara umum
1. Penelitian dan penatausahaan dokumen penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari kas Negara
1.1 Melakukan penelitian dokumen penerimaan Negara dan pelimpahannya yang diterima dari Bank-bank devisa, dan kantos pos
a. menerima Laporan Harian Penerimaan (LHP), Daftar Nominatif Penerimaan (DNP), lember 2 SSP, lembar 2A, 2B, dan 2C SSPCP, lembar 2 dan 3 SSBP, nota kredit serta berita tambah berikut arsip data computer (ADK).
b. Menerima nota debe pelimpahan penerimaan dari Bank, Bank Devisa maupun berita kurang dari kantor Pos ke dalam rekening KPPN pada bank Indonesia/bank operasional I,
c. Meneliti kebenaran dokumen penerimaan Negara point a dan b yang diterima dari Bank, bank devisa maupun kantor pos.
d. Membuat catatatan khusus mengenai saldo penerimaan dan pelimpahan dari masing-masing Bank, Bank Devisa maupun Kantor Pos.
e. Memberitahukan dan meminta perbaikan kepada Bank, Bank Devisa maupun Kantor Pos apabila terdapat kesalahan pada LHP, DNP, SSP, SSPCP, SSBP maupun disket yang diterima.
f. Melakukan upload arsip data computer (ADK) yang diterima dari Bank, Bank Devisa maupun kantor Pos ke dalam database, termasuk pengawasan penerimaan LHP
g. Meneliti tagihan jasa perbendaharaan yang berhubungan dengan Penerimaan dan Provisi Bea Masuk yang diajukan oleh kantor pos, setelah konfirmasi selanjutnya dikirimkan ke subbagian umum.

1.2 Melakukan pelayanan pemberian konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran surat tanda subbagian penerimaan Negara.
a) Menerima surat permintaan konfirmasi dari Seksi Perbendaharaan dan Instansi/Pihak lain mengenai keabsahan dan kebenaran SSP/SSPCP/SSBP (untuk SSBP Penyetoran kembali Pensiun dilakukan secara otomatis dan dikirimkan ke Kanwil Ditjen PBN)
b) Meneliti dan mencocokkan kebenaran dan keabsahan SSP/SSPCP/SSBP dengan DNP/ database
c) Melegalisir/membubuhkan tanda tangan dan stempel pada SSP/SSPCP/SSBP sebagai bukti bahwa setoran penerimaan negara tersebut memang benar dan sudah dibukukan sebagai penerimaan negara
d) Membuat dan menyampaikan surat pengantar atas jawaban konfirmasi yang dikirlm melalui Subbagian Umum kepada Instansi/Pihak lain
e) Memberikan konfirmasi kebenaran penyetoran Bendahara melalui SSP/SSBP atas permintaan Seksi Perbendaharaan.

1.3. Melakukan pengawasan pelimpahan penerimaan negara kepada Bank , Bank Devisa, dan Kantor Pos.
a) Mengawasi dan meneliti laporan pelimpahan penerimaan negara
b) Menghitung besaran denda keterlambatan pelimpahan
c) Membuat pemberitahuan kepada Bank Indonesia atas keterlambatan/ kekurangan pelimpahan
d) Membuat surat teguran kepada bank terkait atas keterlambatan pelimpahan dan atau keterlambatan penyampaian Laporan Harian Penerimaan serta hal-hal lainnya
e) Meneruskan surat pemberitahuan dan teguran kepada Subbagian Umum u-_ dikirimkan.

1.4. Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui Bank, Bank Devisa dan Kantor Pos.
a. Menghimpun bukti setoran pajak (SSP) lembar ke-2, SSPCP lembar ke-2A, 2B, dan SC serta SSBP lembar ke-2 dan ke-3 berikut DNP nya
b. Meneliti surat setoran berikut DNP baik mengenai jumlah uang, jenis setoran maupun Anggaran Penerimaan (MAP)
c. Membuat laporan harian penerimaan pajak dan laporan harian penerimaan bea dari serta laporan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
d. Membuat daftar pengantar pengiriman surat surat setoran dan diajukan kepada KPPN untuk ditandatangani
e. Menyampaikan laporan harian penerimaan pajak dan bukan pajak, bea dan cuk surat tanda setoran berikut DNP-nya dengan daftar pengantar kepada Subbagiauntuk dikirimkan ke :
• Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bersangkutan dengan dilampiri SSP lembar - SSPCP 2B dan 2C.
• Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan dilampiri SSPCP lembar ke-2A Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan dilampiri SSBP lembar ke-2.
• Seksi Perbendaharaan pada KPPN bersangkutan atau KPPN lain y . menatausahakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Setor dengan dilampiri SSBP lembar ke-3 (tanpa DNP).

1.5. Melakukan penatausahaan arsip dokumen penerimaan negara.
a. Menyimpan pertinggal laporan pertanggungjawaban harian maupun bulanan penerimaan negara
b. Membuat dan menyimpan backup data LHP, DNP, nota kredit dan nota debet maupun rekapitulasi nota kredit yang diterima dari Bank , Bank Devisa maupun Kantor Pos
c. Menyusun arsip dokumen penerimaan negara menurut Bank , Bank Devisa dan Kantor Pos , jenis dokumen secara kronologis berdasarkan tanggal pembukuan per bulan.

1.6. Melakukan penatausahaan penerimaan negara.
a. Menerima dokumen data transfer/nota kredit penerimaan negara dari Bank Indonesia/Bank Operasional I dan dokumen penerimaan negara melalui potongan SPM (SSP/SSBP) dari Subbagian Umum,
b. Meneliti dokumen Nota Kredit Bank Indonesia/Bank Operasional I dan mencocokkan dengan jumlah pelimpahan pada Nota Debet dari Bank selanjutnya dilakukan perekaman
c. Meneliti dokumen penerimaan negara (SSP/SSBP) yang berasal dan potongan SPM dan mencocokkan dengan jumlah potongan pada SPM
d. Meneliti Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) yang berasal dari potongan SPM serta mencocokkan dengan SSP/SSBP dan data transfer
e. Menyampaikan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) yang berasal dari potongan SPM beserta SSP/SSBP digabung dengan laporan pertanggungjawaban harian lainnya untuk disampaikan kepada Subbagian Umum.

1.7. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran uang melalui rekening KPPN pada Bank Indonesia.
a. Meneliti dokumen penerimaan (Pelimpahan dari Bank dan Bank Operasional III, SPB ) dan pengeluaran (droping dana ke BO I, SP2D Reksus,) berupa nota kredit dan nota debet melalui rekening kas negara A KPPN pada BI
b. Membukukan pengeluaran uang pada Buku Bank, berdasarkan bilyet giro Bank Indonesia dan faktur kiriman uang atas pengiriman uang ke Bank Operasional KPPN bukan induk
c. Membukukan ke dalam Buku Bank Penerimaan, Nota Kredit BI dan Faktur Kiriman uang dari KPPN bukan induk
d. Menanda tangani faktur kiriman uang dari KPPN bukan induk berikut daftar pengujinya dan dikirimkan kembali kepada KPPN bersangkutan melalui Subbagian Umum
e. Menerima tembusan SPB dari KPPN Non KCBI dan selanjutnya dicocokkan dengan Nota Kredit dari KCBI atas beban Reksus berkenaan
f. Menerima dan memeriksa rekapitulasi SPB setiap akhir bulan dari KPPN Non KCBI dan dicocokkan seluruh Nota Kredit dari KCBI
g. Melaksanakan penutupan Buku Bank Indonesia dan menihilkan setiap hari.

1.8. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran uang melalui rekening KPPN pada Bank Indonesia.
a. Menerima dan meneliti dokumen penerimaan
 Nota Kredit BI Pelimpahan Bank dan BO III
 Nota Kredit BI Penggantian SP2D Reksus/SPB SP2D Reksus
 Faktur kiriman Uang/Nota Kredit BI pengiriman uang dari KPPN Bukan Induk
 Nota Kredit BI Bukti Penerimaan kiriman uang dari rekening Ditjen PBN (500.000.000).
b. Menerima dan meneliti dokumen pengeluaran:
 Nota Debet BI droping dana ke BO I
 Nota Debet BI pencairan SP2D Reksus
 Faktur Kiriman Uang/Nota Debet BI droping dana ke KPPN Bukan Induk
 Nota Debet BI Bukti Pengeluaran kiriman uang ke rekening Ditjen PBN (500.000.000)
c. Membukukan Penerimaan pada Buku Bank BI dengan Aplikasi Bendum:
 Nota Kredit BI pelimpahan Bank dan BO III.
 Nota Kredit BI Penggantian SP2D Reksus/SPB SP2D Reksus.
 Faktur kiriman Uang/Nota Kredit BI pengiriman uang dari KPPN Bukan Induk.
d. Membukukan Pengeluaran pada Buku Bank BI dengan Aplikasi Bendum:
 Bilyet Giro BI droping dana ke BO I
 Bilyet Giro BI droping dana ke BO I KPPN Bukan Induk.
e. Menandatangani Faktur Kiriman Uang dari KPPN Bukan Induk berikut daftar pengujinya dan dikirimkan kembali kepada KPPN bersangkutan melalui Subbagian Umum
f. Melaksanakan penutupan Buku Bank BI dan Menihilkan setiap akhir hari sebaga berikut:
 Mernbuat/menandatangani/membukukan dengan Aplikasi Bendum Surat Pembukua, Penerimaan Kiriman Uang dari rekening Ditjen PBN (500.000.000) jika saldo Buk_ Bank BI pada akhir hari kurang (minus)
 Membuat/menandatangani/membukukan dengan Aplikasi Bendum Surat PembukuaPengeluaran Kiriman Uang dari rekening Ditjen PBN (500.000.000) jika saldo Buku Bank BI pada akhir hari lebih (surplus).
g. Menerima tembusan SPB dari KPPN Non KCBI dan selanjutnya dicocokkan dengan No:. Kredit dari KCBI atas beban Reksus berkenaan
h. Menerima dan memeriksa rekapitulasi SPB setiap akhir bulan dari KPPN Non KCBI dadicocokkan seluruh Nota Kredit dari KCBI.

1.9. Melakukan dropping dana ke Bank Operasional (BO) I/II bagi KPPN Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI).
a. Membuat prakiraan kebutuhan pencairan SP2D setiap hari dengan memperhltungkasaldo BO I untuk non gaji dan saldo BO II untuk gaji
b. Membuat prakiraan kebutuhan pengeluaran gaji induk bulan yang akan datang berdasarkan realisasi pengeluaran gaji induk bulan ini ditambah 5% (lima persen) yang dilakukan set Y: bulan, 7 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji bulan berikutnya
c. Menerbitkan bilyet giro Bank Indonesia untuk mengisi rekening KPPN pada BO I ur~.,o gaji dan non gaji selanjutnya ditandatangani bersama Kepala Kantor
d. Menerbitkan bilyet giro BO I gaji untuk mengisi rekening KPPN pada BO II setiap bL paling cepat 6 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji bulan berikutnya
e. Menerbltkan bilyet giro BO II gaji untuk menarik kelebihan saldo BO II apabila lebih dari 5% (lima persen) clan realisasi pembayaran gaji bulan ini untuk dilimpahkan ke BO I gaji dan selanjutnya dilimpahkan ke Bank Indonesia (untuk KPPN BI)
f. Menerbitkan bilyet giro BO I non gaji untuk mengisi kekurangan saldo pada BO II.

1.10. Melakukan pembukuan atas penerimaan dan pembagian Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Operasional III (BO III)
a. Menerima, meneliti Rekening Koran serta membukukan Nota Kredit dan Nota Debet PBB/BPHTB yang diterima dan Bank Operasional III
b. Memeriksa dan membukukan hasil pembagian yang dilakukan oleh Bank Operasional III
c. Mencocokkan antara nota debet dari BO III dengan nota kredit dari Bank Indonesia/BO I.

1.11. Melakukan pengujian atas SPM-PHP-PBB/BPHTB dan SPM-BP-PBB.
a. Menerima SPM-PHP-PBB/BPHTB dan SPM-BP-PBB beserta dokumen pendukungnya
b. Melakukan penelitian dan pengujian kebenaran maupun kelengkapan SPM- PHP-PBB/ BPHTB dan SPM-BP-PBB serta dokumen pendukung dengan Nota Debet/Nota Kredit PHP-PBB/BPHTB dan BP-PBB Bank Operasional III
c. Mengesahkan SPM-PHP-PBB/BPHTB dengan membubuhi cap/stempel 'telah dibukukan' dan ditandatangani untuk selanjutnya SPM-PHP-PBB/BPHTB didistribusikan ke Kanwil Ditjen PBN
d. SPM-BP-PBB bagian Pemerintah Daerah yang telah diteliti/diuji diteruskan ke Subbagian Umum untuk diterbitkan SP2D oleh Seksi Perbendaharaan.

1.11. Melakukan penyusunan daftar selisih saldo antara Bank Indonesia/Bank
Operasional/Kantor Pos dengan pembukuan KPPN.
a. Menerima dan meneliti rekening koran dan saldo dari BI dan semua BO serta Gir 52/Gir 101 dari Kantor Pos
b. Melakukan rekonsiliasi rekening koran Bank Indonesia/Bank Operasional/Kantor Pos dengan buku Bendahara Umum KPPN
c. Membuat daftar selisih saldo disertai dengan penjelasan mengenai penyebab terjadinya selisih saldo dengan Bank Indonesia/Bank Operasional/Kantor Pos d. Menerima daftar selisih saldo dari seksi
d. Merangkum semua daftar selisih saldo dan membuat Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran selanjutnya disampaikan ke Subbagian Umum untuk diteruskan ke instansi terkait.

1.13. Melakukan peneguran kepada Bank Operasional.
a. Membuat surat teguran kepada BO yang melanggar ketentuan
b. Menyampaikan surat teguran kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada BO bersangkutan,
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas BO setiap tahun sekali dan mengusulkan perubahan BO jika kinerjanya tidak memuaskan
d. Mernbuat surat usulan penggantian BO dan ditujukan ke Kanwil Ditjen PBN.

1.14. Melakukan penelitian terhadap tagihan jasa perbendaharaan melalui giro
pos.
a. Menerima Nota Tagihan Jasa Perbendaharaan dan Provisi Bea Masuk Kantor Pos dari Seksi Bendahara Umum
b. Meneliti semraa penerimaan dan penge.luaran melalui giro pos
c. Menyetujui besaran tagihan untuk disampaikan ke Subbagian Umum sebagai dasar penerbitan SPM. (Duplikasi dengan kegiatan 1.1 point g Seksi ).

2. Pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan dana.
2.1. Melakukan pengujian dan penatausahaan pengeluaran negara atas SP2D
berdasarkan SPR' (termasuk SPM Pengembalian, SPM BP-PBB Bagian DJP, SPM DAU/DAK/DBH, SPM PFK SPM Jasa Perbendaharaan dan SPM Provisi Bea Masuk).
a. Menerima SP2D dalam rangkap 3 (tiga), SPM lembar ke-2 berikut SSP/SSBP dan Daftapenguji dari Subbagian Umum dengan buku ekspedisi
b. Menandatangani SP2D dan Daftar Penguji serta membubuhkan stempel timbul selanjutny, mencatat dalam DPP-SPM (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi) dan routing slip
c. Mengembalikan SP2D dalam rangkap 3 (tiga) dan Daftar Penguji setelah dltandatangaserta SPM lembar ke-2 berikut SSP/SSBP kepada Subbagian Umum dengan buku ekspedisi
d. Meng-upload disket SP2D ke dalam sistem aplikasi bendahara umum (khusus untuk KPF, yang belum terintegrasi)
e. Menerima lembar ke-2 daftar penguji dari Bank Operasional I/II/BI dan menghimpun un:_dijilid per bulan sebagai pertinggal.

2.2. Melakukan pengujian dan penatausahaan pengeluaran negara terhadap SP2D
berdasarkan SPM-KP, SPM-KBC, SPM-IB, SPM-KBPHTB dan SPM-BP-PBB serta SPM PBB bag Pemerintah Pusat.
a. Menerima SP2D dalam rangkap 3 (tiga), SPM-KP, SPM-KBC, SPM-IB, SPM-KBPHTB dan SPM-BP-PBB serta SPM PBB bagian Pemerintah Pusat lembar ke-2 dan Daftar penguji dari Subbagian Umum dengan buku ekspedisi
b. Menandatangani SP2D dan Daftar Penguji serta membubuhkan stempel timbul selanjutnya mencatat dalam DPP-SPM-KP (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi) dan routing slip
c. Mengembalikan SP2D dalam rangkap 3 (tiga) dan Daftar Penguji setelah ditandatangani serta SPM-KP, SPM-KBC, SPM-IB, SPM-KBPHTB dan SPM-BP-PBB serta SPM PBB bac.aPemerintah Pusat lembar ke-2 kepada Subbagian Umum dengan buku ekspedisi
d. Meng-upload disket SP2D ke dalam sistem aplikasi Bendahara Umum (khusus untuk KPPN yang belum terintegrasi)
e. Menerima lembar ke-2 daftar penguji dari Bank Operasional I dan menghimpun u-dijilid per bulan sebagai pertinggal.
2.3. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana.
a. Menerima Rekening Koran/Saldo Harian yang dilampiri Nota-Nota Debet atas SP2D setiap hari dari BO I/II dan BI
b. Meneliti Nota-Nota Debet/Rekening Koran dan mencocokkan dengan pertinggal daftar c Penguji dan Buku Bank
c. Memberi teguran kepada BO I/II dan BI apabilp ditemui SP2D yang belum di debet pada Rekening Kas Negara tepat pada waktunya.

3. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang.
3.1. Melakukan penerbitan Wesel Pemerintah (WP).
a. Menerima surat permohonan penerbitan WP dari Bendahara berdasarkan setoran tuna. atau potongan SPM
b. Meneliti surat permohonan dan meminta konfirmasi kebenaran setoran tersebut kepada Seksi Bendahara Umum (untuk setoran tunai), dan meneliti jumlah potongan dalam SPM
c. Menerbitkan WP, Segi Penguji Wesel Pemerintah dan Daftar Pengantar Wesel Pemerintah (DPWP) dan mencatat dalam buku register penerbitan WP:
d. Menyampaikan ash WP kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada penerima WP.
e. Menyampaikan tembusan WP, Segi Penguji Wesel Pemerintah, dan DPWP kepada Subbagian Urnum untuk dikirimkan kepada:
 KPPN pembayar: WP, Segi Penguji WP, DPWP
 Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Segi penguji WP dan DPWP
 Kanwil Ditjen PBN: Segi penguji WP dan DPWP.

3.2. Melakukan penunaian Wesel Pemerintah.
a. Menerima tembusan WP, Segi Penguji WP dan DPWP yang diterbitkan KPPN lain
b. Menerima asli Wesel Pemerintah dari yang berhak
c. Menguji keabsahan yang berhak menerima uang sesuai yang tercantum dalam Wesel Pemerintah
d. Menguji kebenaran asli Wesel Pemerintah dengan Segi Penguji Wesel Pemerintah yang telah diterima
e. Mencatat penerimaan WP tersebut ke dalam buku register penerimaan Wesel
f. Menerbitkan cek/bilyet giro BO I dan menandatangani bersama Kepala Kantor selanjutnya diserahkan kepada yang berhak
g. Melakukan pembukuan menggunakan aplikasi Bendum.

3.3. Mengajukan Surat Permintaan Pembatalan Wesel Pemerintah (WP)
a. Memeriksa dan mencatat WP yang belum ditunaikan sampai habis masa berlakunya tahun) selanjutnya diajukan pembatalannya oleh KPPN Pembayar
b. KPPN Pembayar mengajukan Surat Permintaan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan WP kepada Kanwil Ditjen PBN yang membawahi KPPN Penerbit WP, dengan melampirkai Surat Keterangan tentang WP yang akan dibatalkan disertai foto copy segi Pengujinya
c. KPPN Pembayar menyampaikan tembusan Surat Keterangan tentang WP yang akan dibatalkan kepada KPPN Penerbit WP disertai asli segi Penguji WP berikut tembusan W P
d. KPPN Penerbit WP, setelah menerima Surat Keputusan Pembatalan WP dari Kanwil Ditjen, PBN segera menggabungkannya dengan berkas WP berkenaan dan ditatausahakan sebagaimana mestinya.

3.4. Melakukan penatausahaan pengiriman tambahan uang dari KPPN induk kepada KPPN bukan induk.
a. Menerima surat permintaan dari KPPN bukan induk untuk menambah saldo
b. Menerima surat rekomendasi dari Kanwil Ditjen PBN yang membawahi KPPN bukan induk untuk menambah saldo melampaui pagu yang ditetapkan
c. Membuat faktur kiriman uang, bilyet giro Bank Indonesia dan surat pengantar
d. Mengajukan faktur kiriman uang dan surat pengantar untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor
e. Menandatangani bilyet giro Bank Indonesia bersama Kepala Kantor
f. Menyampaikan faktur kiriman uang, surat pengantar dan bilyet giro kepada Subbagiar Umum untuk diteruskan kepada KPPN bersangkutan dan bilyet giro kepada BI
g. Menerima faktur kiriman uang berikut nota debet BI dari Subbagian Umum untuk selanjutnya dibukukan dengan aplikasi Bendum
h. Membubuhkan stempel "telah dibukukan" pada faktur serta diparaf Kepala Seks Bendahara Umum.

4. Pembukuan bendahara umum.
4.1. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penenmaan dan
pengeluaran Bendahara Umum
a. Menugaskan Operator Bendahara Umum untuk mencetak:
 SPJ Bendahara Umum (RPBU, BBTU, BBPU, BGPU) berikut dokume pendukungnya
 Laporan harian penerimaan dan pengembalian Pajak
 Laporan harian penerimaan dan pengembalian Bea dan Cukai
 Laporan harian penerimaan PNBP
 Laporan harian buku potongan umum
 Laporan harian daftar perincian saldo
 Laporan kas posisi harian, mingguan dan akhir bulan
b. Meneliti dan mencocokkan data BKPP, BKPK, RBKPP, RBKPK, Buku Bank dan RPBU serta Buku Potongan Umum
c. Menyelesaikan BKPP, BKPK, RBKPP dan RBKPK serta Buku Bank dan menyerahkan RPBU, Buku Potongan Umum, Laporan Penerimaan PNBP/Pajak/Bea dan Cukai kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani
d. Merangkum semua laporan pertanggungjawaban penenmaan dan pengeluaran Negara Seksi Bendahara Umum untuk diteruskan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi beserta dokumen pendukungnya
e. Menyusun dan menyimpan arsip dokumen laporan pertanggungjawaban Bendahara Umum berdasarkan tanggal, bulan dan tahun, termasuk dokumen pendukungnya sebagai pertinggal.


4.2. Melakukan koordinasi pengoperasian komputer program aplikasi Bendahara Umum.
a. Melaksanakan pengoperasian komputer program aplikasi Bendum dan back up data secara periodik sesuai aturan
b. Melakukan pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi wewenang pengoperasiannya
c. Membuat surat/laporan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor kepada Direktorat Informasi dan Akuntansi melalui Kanwil Ditjen PBN apabila kerusakan dan permasalahan aplikasi Bendum tidak dapat ditanggulangi
d. Menyampaikan surat laporan tersebut kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada Kanwil Ditjen PBN.

5. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran negara.
5.1. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan negara.
a. Mencetak dan meneliti laporan BKPP, Rekap BKPP, dan Buku Bank Umum serta Buku Bank
b. Mencetak dan meneliti laporan Buku Kas Pembantu Pengeluaran yang berisikan data pengeluaran berupa pelimpahan penerimaan ke rekening KPPN pada Bank Indonesia/BO I
c. Menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan negara kepada Seksi Bendahara Umum untuk digabungkan dengan laporan harian maupun bulanan lainnya.

5.2. Melakukan penyusunan Daftar Perbedaan Saldo untuk semua Bank , Bank Devisa maupun Kantor Pos .
a. Menerima dan meneliti rekening koran dan saldo dari semua Bank , Bank Devisa maupun Berita Saldo (Gir 52 dan Gir 101) dari Kantor Pos
b. Membuat rekapitulasi rekening koran dan saldo per jenis bank dan berita saldo per Kantor Pos
c. Meneliti jumlah uang yang tercantum dalam rekening koran, saldo dan berita saldo dibandingkan dengan Buku Bank dari setiap jenis Bank , Bank Devisa maupun Giro Pos
d. Membuat daftar perbedaan selisih saldo antara rekening koran / saldo dengan Buku Bank dan Berita Saldo dengan Buku Giro Pos, selanjutnya ditandatangani Kepala Seksi serta disampaikan kepada Seksi Bendahara Umum.

5.3. Melakukan koordinasi pelaksanaan aplikasi Sistem Penerimaan Negara (SISPEN).
a. Menerima laporan dari Bank, Bank Devisa dan Kantor Pos apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan aplikasi SISPEN
b. Membuat surat/laporan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor kepada Direktorat Informasi dan Akuntansi melalui Kanwil Ditjen PBN apabila kerusakan dan permasalahan aplikasi SISPEN tidak dapat ditanggulangi
c. Melakukan pengamanan perangkat keras dan lunak.

5.4. Melakukan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP) harian, mingguan maupun bulanan.
a. Menyusun LKP harian, mingguan maupun bulanan sesuai dengan petunjuk penyusunan LKP
b. Meneliti kebenaran LKP dan mencocokkan angkanya dengan laporan Rangkuman Pertanggungjawaban Bendahara Umum (RPBU)
c. Menyampaikan LKP kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani
d. Menyampaikan LKP termasukArsip Data Komputer (ADK) kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada Kantor Pusat Ditjen PBN, Kanwil Ditjen PBN dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

5.5. Membuat laporan Jasa Giro Bank Operasional I
a. Meneliti rekening koran bulanan BO I
b. Meneliti perhitungan jasa giro yang seharusnya disetor oleh BO I berdasarkan saldo terendah harian (akhir hari) dalam satu bulan
c. Membuat laporan pembayaran jasa giro triwulanan selanjutnya disampaikan ke SubbagiaUmum untuk dikirimkan kepada Kantor Pusat Ditjen PBN dan Kanwil Ditjen PBN.

5.6. Membuat Laporan Penerimaan dan Pembagian PBB/BPHTB
a. Meneliti Rekening Koran Penerimaan dan Pelimpahan PBB/BPHTB setiap minggu
b. Meneliti pembagian dan pelimpahan PBB/BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Membuat laporan PBB/BPHTB bulanan selanjutnya disampaikan ke Subbagian UmuT untuk dikirimkan kepada Kantor Pusat Ditjen PB dan Kanwil Ditjen PBN.

5.7. Membuat daftar prakiraan arus kas penerimaan dan pengeluaran (cash-inflow dan cashoutflow)
a. Menerima rencana pencairan dana yang terlampir pada DIPA
b. Membuat rekapitulasi rencana pencairan dana dari seluruh satker pada tahun anggaran berjalan secara bulanan
c. Melakukan konfirmasi dengan Kepala KPP, KPPBB dan KPBC mengenai target penerimaan pada tahun anggaran berjalan
d. Menyusun perkiraan penerimaan negara untuk tahun anggaran berjalan secara bulanan
e. Membuat perkiraan dana kurang/lebih setiap bulannya untuk disampaikan kepada Kanwil Ditjen PBN.

5.8. Membuat laporan berkala lainnya.
a. Laporan bendahara penerimaan
b. Laporan penerimaan denda tilang

D. Uraian Pekerjaan Verifikasi keuangan dan Akuntansi
1. Verifikasi Transaksi Keuangan
1.1. Menerima dan rnenatausahakan Dokumen Sumber.
a. Menerima data DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan termasuk revisinya dari Subbagian Umum
b. Menerima rangkuman pertanggungjawaban Bendum dilampiri dengan Daftar Nominatif Penerirnaan (DNP), SSBP, nota debet/kredit Bank Operasional dan nota debet/kredit Bank Indonesia, nota debet/kredit Bank, berita kurang/tambah kantor pos dan Seksi Bendahara Umum
c. Menerima SP2D lernbar ke-2 beserta SPM lembar ke-1 dan dokumen pendukungnya dari Subbagian Umum
d. Menerima surat penetapan pembayaran kembali dari Kanwil DITJEN PBN/KPPN berdasarkan surat pernyataan telah dibukukan oleh Kanwil DITJEN PBN/KPPN
e. Menerima rekening koran dan surat pernyataan saldo (saldo bilyet) serta daftar perbedaan saldo dari Seksi Bendahara Umum
f. Menerima Wesel Pemerintah/Kiriman Uang (WP/KU) dan Daftar Penguji WP/KU yang diterbitkan KPPN.

1 2. Menerima dan menatausahakan laporan realisasi anggaran
a. Menatausahakan laporan realisasi pencairan dana anggaran:
b. Menerima laporan Buku Bank per jenis Bank , Bank Devisa maupun Giro Pos yang berisikan data penerimaan negara dan pengeluaran dalam bentuk pelimpahan dana penerimaan dan setiap jenis Bank dan Giro Pos ke rekening Bank dan Giro Pos Koordinator
c. Menerima laporan Buku Bank dan Giro Pos dari seluruh Bank dan Giro Pos yang berisikan data penerimaan negara dan pengeluaran dalam bentuk pelimpahan dana penerimaan dari seluruh Bank atau Giro Pos ke rekening KPPN pada Bank Indonesia
d. Menerima Laporan Kas Posisi lengkap, mingguan maupun bulanan lengkap dengan rincian per mata anggaran dan daftar selisih
e. Menerima laporan SPJ bendahara umurn (Rangkuman Pertanggungjawaban Bendaharawan Umum/RPBU, Buku Bank Tunggal Umurn/BBTU. Buku Bank Umum/BBPU, Buku Giro Pos Umum/BGPU, Buku Kas Pembantu Penerimaan BKPP Buku Kas Pembantu Pengeluaran BKPK), laporan harian penerimaan dan pengembalian pajak laporan harian penerimaan dan pengembalian Bea dan Cukai, laporan harian penerimaan PNBP, laporan harian buku potongan umum, laporan harian daftar perincian saldo, laporan harian kas posisi harian

1.3. Melakukan verifikasi terhadap dokumen/transaksi keuangan.
a. Meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen/transaksi keuangar
b. Meneliti kesesuaian elemen data (validasi) yang ada dalam DaftarTransaksi Harian dengan dokumen sumber (DIPA, DAU-DAK, SPM, SP2D, SSBP, dsb.)
c. Meneliti secara detail masing-masing transaksi apabila terdapat perbedaan hasil pencocokan
d. Menindaklanjuti temuan kesalahan untuk disampaikan kepada seksi terkait.

1.4. Tindak lanjut temuan kesalahan dokumen.
a. Membuat nota dinas kepada Kepala Kantor atas kesalahan yang ditemukan dengan melampirkan konsep surat perbaikan untuk ditetapkan
b. Menyampaikan bukti kesalahan ke seksi terkait atas kesalahan yang ditemukan untuk dilakukan perbaikan oleh masing-masing seksi
c. Menerima surat teguran dari Kanwil Ditjen PBN dan memperbaiki kesalahan pada transaksi yang terproses salah
d. Melakukan penelitian ulang atas Daftar Transaksi Harian (DTH) sehingga Buku Besar Kas Umum Negara (KUN), Buku Besar Sistem Akuntansi Umum (SAU) benar
e. Melakukan proses posting ulang terhadap data yang telah dilakukan perbaikan sesuai dengan bulan kesalahan transaksi dimaksud
f. Mencetak Laporan Keuangan setelah penyesuaian dan menyerahkan kepada Kepala Kantor
g. Meneliti Laporan Keuangan setelah penyesuaian dan membuat konsep pengantar pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) dan laporan perbaikan ke Kanwil Ditjen PBh
h. Mengirimkan laporan perbaikan dan ADK ke Kanwil Ditjen PBN disertai penjelasan atas temuan kesalahan.

1.5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Laporan yang dihas oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bendahara Umum.
a. Meneliti posisi kas di Neraca KUN dan posisi kas yang ada di Laporan Arus Kas deLaporan Kas Posisi/Buku Bank serta dengan Rekening Koran Pemerintah
b. Menelusuri perbedaan Rekening Koran Pemerintah dengan Laporan Kas Posisi/Buku Bank dan data yang ada pada Seksi Perbendaharaan, Seksi Bendahara Umum
c. Meneliti kebenaran MAK/MAP dan besaran rupiah antara laporan realisasi anggaran Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan laporan realisasi pengeluaran dan penerimaan Seksi Bendahara Umum
d. Meneliti kebenaran Laporan Realisasi Anggaran dengan Rangkuman Pertanggungjawaban Bendahara Umum
e. Membuat nota dinas sebagai tindak lanjut terhadap temuan perbedaan antara Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca) dengan laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum melalui dan disampaikan kepada seksi terkait

1.6. Menerbitkan surat keterangan telah dibukukan.
a. Menerima permintaan surat keterangan telah dibukukan beserta dokumen pendukung dari satker/pihak ketiga melalui Subbagian Umum
b. Meneliti dokumen pendukung yang diterima dengan Bukti Jurnal dan Data Transaksi (BJDT) melakukan konfirmasi dengan seksi/KPPN terkait
c. Membuat surat keterangan telah dibukukan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pembayaran Kembali dan mencatatnya dalam routing slip
d. Menyampaikan surat keterangan telah dibukukan kepada Kepala Kantor untuk ditetapkan Surat Penetapan Pembayaran Kembali.

2. Penyusunan Laporan Arus Kas
2.1. Melakukan perekaman Saldo Uang Persediaan sisa tahun anggaran yang lalu.
a. Menerima dan melakukan perekaman data sisa uang persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal 31 Desember dari Seksi Perbendaharaan
b. Mencetak Register Transaksi dan mencocokkan dengan dokumen sumbernya.
2.2. Melakukan proses Posting dan Pengecekan buku besar.
a. Melakukan proses posting harian seluruh transaksi keuangan
b. Memastikan seluruh transaksi keuangan dimaksud terposting dan melakukan pengecekan buku besar dengan :
 Mencetak Laporan Pencocokan Buku Besar KUN dan Transaksi KUN
 Mencetak Daftar Transaksi Tidak Terposting
 Mencetak Laporan Pencocokan SAU - KUN
c. Melakukan identifikasi terhadap kesalahan data yang menyebabkan transaksi tidak terposting
d. Apabila kesalahan tersebut karena kesalahan kode MAK yang bersumber dari pengeluaran SPM, maka dikembalikan kepada Seksi Perbendaharaan untuk dilakukan perbaikan
e. Apabila kesalahan tersebut karena kesalahan kode MAP yang bersumber dari potongan SPM, dikembalikan ke Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bendahara Umum. Apabila kesalahan kode MAP yang bersumber dari setoran penerimaan (SSP, SSBP, SSBC, STS), dikembalikan ke Seksi
f. Apabila terjadi kesalahan dalam pembebanan MAK/MAP untuk dokumen KU dan WP, dikembalikan kepada Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bendahara Umum
g. Apabila ditemukan kesalahan dalam pembentukan posting rule yang ditetapkan oleh Ditjen PBN, maka dilaporkan ke Kantor Pusat Ditjen PBN U.p. Direktorat Informasi clan Akuntansi untuk ditindaklanjuti
h. Melakukan proses posting ulang setelah dilakukan perbaikan atas semua transaksi yang tidak terposting

2.3. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan.
a. Mencetak Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Neraca Percobaan
b. Mencocokan Neraca Percobaan dengan Laporan Pencocokan Bulk u Besar KUN dan Transaksi per Perkiraan
c. Melakukan pencocokan Laporan Realisasi Anggaran dengar Laporan Arus Kas periode bulanan
d. Melakukan pencocokan Laporan Realisasi Anggaran menurut hasil posting dengan laporan Realisasi Pencairan Dana/Pembayaran dan Penerimaan masing-masing seksi
e. Menelusuri perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Realisasi Pencairan Dana/Pembayaran dan Penerimaan masing-masing seksi.

2.4. Membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan.
a. Membuat Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kas limum Negara (SAKUN) berupa Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara beserta ADK untukk dikirim ke Kanw Ditjen PBN tembusan ke Direktorat Informasi dan Akuntansi
b. Membuat Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Umum (SAU) berupa Laporan Realism Anggaran dan Neraca untuk dikirim ke Kanwil Ditjen PBN tembusan ke Direktorat Informasi dan Akuntansi
c. MembuatADK Buku Besar SAKUN dan SAU untuk dikirim ke KANWIL DITJEN PBN c.q. Bidang AKLAP.

2.5. Melakukan pengolahan data dan Satuan Kerja dan melaksanakan Rekonsiliasi.
a. Menerima Arsip Data Komputer yang berisi Buku Besar dari satuan kerja setiap bulan
b. Melakukan pemrosesan ADK (upload) ke dalam aplikasi Seksi Verifikasi dan Akuntans
c. Melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
d. Membuat berita acara rekonsiliasi
e. Membuat dan mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi ke KANWIL DITJEN PBN c.q. Bidang AKLAP.

2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PSG
2.2.1 Waktu Pelaksanaan
Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala SMK PGRI 05 JEMBER di Kencong yaitu selama 3 bulan berturut-turut. Yang dimulai pada tanggal 02 Februari 2009 sampai dengan 30 April 2009.

2.2.2 Tempat Pelaksanaan
Tempat Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tersebut dilaksanakan di Kantot Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember yang berada di jalan Kalimantan no. 35 Jember.
Adapun jam kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember yaitu: mulai hari senin sampai dengan kamis dimulai pukul 07.30-16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.30, sedangkan pada hari Jum’at dimulai pukul 07.00-16.00 dengan waktu Istirahat pukul 11.00-13.00.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar